Indonesian Arabic English German Malay

TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS MARITAL RAPE DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT

 

25 Jun 2018 0 comment
(0 votes)
 

 

 

TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS MARITAL RAPE

DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT

OLEH : JAMIN, S.H.I., MH

(DOSEN FSH IAINU KEBUMEN)

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berumah tangga tidak lepas dari suatu masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga biasanya hanya berupa pertengkaran kecil. Akan tetapi ketika hal tersebut tidak segera diselesaikan akan bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang buruk dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga yang dikenal dengan istilah  KDRT ini mempunyai berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk KDRT diantaranya ; kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi[2]. Dan menurut penyusun, dari beberapa bentuk tersebut, kekerasan seksual yang menarik perhatian untuk dicermati. Bentuk kekerasan tersebut ada kekerasan dalam berhubungan intim atau perkosan dalam perkawinan (marital rape).

Marital rape adalah perkosaan dalam perkawinan yang merupakan kejahatan tersembunyi dalam perkawinan, yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Kejahatan yang masuk dalam ruang lingkup non-publik sehingga sangat sulit untuk ditampakkan pada permukaan. Walaupun sebenarnya kejahatan ini telah dipidanakan namun statusnya masih delik aduan. diperlukan adanya keaktifan korban dalam menegakkan keadilan bagi mereka sendiri.

Kejahatan ini berbeda dengan bentuk kejahatan KDRT yang lain. Jika kekerasan fisik yang diterima oleh korban maka akan tampak bekas kekerasan itu sehingga mudah untuk dijadikan bukti dalam pemeriksaan, namun marital rape atau perkosaan dalam perkawinan ini tidak seperti kekerasan yang memberikan bekas yang nyata, tetapi hanya dampak yang tersembunyi dan hanya korban saja yang merasakannya.

Konsep laki-laki mengenai seks (kenikmatan) menegasi pengalaman perempuan mengenai seks (yang berarti kenikmatan, tetapi juga ketakutan, rasa sakit, konflik, kekhawatiran hamil, perendahan, dominasi, stigma bukan perempuan baik-baik dan masih banyak lagi)[3]. Jadi berhubungan seksual yang dipaksakan bukan senikmat yang laki-laki pikirkan, tetapi tekanan batin juga akan dirasakan oleh korban pemerkosaan, baik dalam perkawinan maupun bukan lingkup perkawinan.

Perkosaan dalam pernikahan adalah kejahatan yang susah untuk ditampakkan. Sebagian masyarakat masih menganggap menceritakan hal tersebut merupakan suatu yang tabu, dan merupakan aib keluarga yang tidak boleh dibeberkan kepada khalayak ramai. Selain itu masih banyak rumah tangga yang menganggap istri harus selalu patuh pada suami walaupun itu menyakitkan istri. Melihat situasi seperti ini, apakah marital rape merupakan aib yang harus disamarkan atau sebaliknya ditampakkan dengan harapan yang lebik baik. 

Pemaksaan hubungan seksual atau marital rape sejatinya memang tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat yang baik. Perbuatan ini tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Telah banyak peraturan-peraturan yang dibuat untuk menghapus perilaku buruk terhadap perempuan. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah salah satu bentuk usaha pemerintah untuk menghilangkan kekerasan dalam keluarga yang sebagian besar korbannya adalah wanita.

Mengenai marital rape dalam PKDRT disebutkan dalam Pasal 5c dan Pasal 8. Pasal 5c melarang kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga dalam bentuk kekerasan seksual. Sedangkan Pasal 8 adalah penjelasan tentang yang meliputi tindakan kekerasan seksual, meliputi (a) dan (b). Pasal 8a pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangga. Pasal 8b pemaksaan seksual orang dalam ruang lingkup rumah tangga dengan orang lain dengan tujuan tertentu.

 

Selengkapnya KLIK DISINI

 

 

 

 

 

 

Last modified on Monday, 13 August 2018 02:23

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module (by postion: sticky_left/ stickey_right/ notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu