Indonesian Arabic English German Malay

Prosedur legalisasi Akta Cerai Peradilan Agama sebagaimana petunjuk Direktur Pembinaan Administrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara umum  Hukum Perkawinan adalah  sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan perkawinan itu harus dicatatkan karena merupakan peristiwa hukum. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini mengakui adanya perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewargaan Indonesia. Selain itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, tidak mengenal/tidak mengakui adanya perkawinan beda agama. Kaitan dengan perkawinan antara WNA dengan WNI,  maka seorang Warga Negara Indonesia beragama Islam yang berstatus Janda atau Duda dan akan melakukan perkawinan dengan warga Negara asing, maka terlebih dahulu harus menyiapkan persyaratan administrasi yang telah ditentukan, apakah  perkawinan itu dilaksanakan di luar negeri maupun di dalam negeri. 

Salah satu persyaratan itu antara lain adalah Akta Cerai dan Putusan Pengadilan Agama terlebih dahulu harus dilegalisasi, sebagai  Pengesahan Surat Asli/Dokumen Asli. Lembaga yang berwenang melegalisasi tersebut adalah : 

  1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Cq. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama; 
  2. Departemen Hukum dan HAM pada Direktorat Hukum Administrasi Umum; 
  3. Departemen Luar Negeri  pada Direktur Konsuler; 
  4. Kantor Kedutaan yang dituju, di mana ia akan melaksanakan pencatatan perkawinan.

Sebelum melakukan pengesahan Legalisasi Akta Cerai dan Putusan, Direktorat Pembinaan Administrasi  Direktorat  Jenderal Badan Peradilan Agama MARI melakukan pengecekan dengan meneliti antara lain : 

  1. Keabsahan Blanko Akta Cerai, meliputi pengecekan Nomor Seri, Kode, Tahun pembuatan, Substansi; 
  2. Melakukan konfirmasi ke Pengadilan Agama yang menerbitkan Akta Cerai tersebut.

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module (by postion: sticky_left/ stickey_right/ notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu