BANNER PA

Pelayanan Prima

Dengan salam pembuka "ASSALAMUÁLAIKUM, DEGA' NIONDON" dan salam penutup " SYUKUR MO ANTO " Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Kotamobagu siap melayani para pencari keadilan
Pelayanan Prima

Applikasi Si LENTERA

Aplikasi Loket Informasi Pendaftaran Perkara (Si LENTERA), merupakan aplikasi yang membantu memberikan informasi kepada para pihak yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Kotamobagu, baik persyaratannya, tatacara, maupun biaya yang dibutuhkan
Applikasi Si LENTERA

PTSP Online

Menyediakan layanan online pendaftaran perkara (e-Court), Konsultasi, Pelaporan, serta informasi mengenai perkara yang ditangan Pengadilan Agama Kotamobagu
PTSP Online


SIPP1

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda dapat mengetahui status dan riwayat perkara.


sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.


SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yg disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.


PANJAR

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

 

PUTUSAN

Publikasi Dokumen Elektronik Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu

01 / 02
02 / 02
01 / 03
02 / 03
03 / 03

at3


ZI I


ZI II


ZI III


ZI IV

 

ZI V

 

ZI VI

bw6


 


pengaduan new


simari new


komdanas new


sipp new

 

direktori new

 

 

 LPSE new


abs new


jdih new


perpustakaan new

 

sikep new

 

.

  • Informasi Pelayanan
  • Informasi Bantuan Hukum

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya