Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Written by ismail paputungan

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ( PTSP )

PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU KELAS IB

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang biasa (PTSP) adalah merupakan pengejawantahan dari Visi dan Misi Pengadilan Agama Kotamobagu yang di break-down dari Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana Pengadilan Agama Kotamobagu selalu berusaha dan terus menerus berupaya memberikan pelayanan yang prima dan berkeadilan kepada para pihak / pencari keadilan (Customer Focus).

PTSP merupakan perwujudan komitmen Pengadilan Agama Kotamobagu dengan semua jajarannya, dari mulai pintu masuk sampai dengan pintu keluar terkait dengan core business maupun process business yang mesti dilakukan bukan saja secara cepat, sederhana dan biaya ringan, transparan dan akuntabel tetapi juga pelayanannya mengacu kepada prinsip yang Efektif, Efisien dan Ekonomis (SMART E3), yang pada gilirannya dapat memberikan kepuasan dan kepercayaan masyarakat pada Pengadilan Agama Kotamobagu.

Pengadilan Agama Kotamobagu berpedoman pada cetak biru pembaharuan Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035 yang senantiasa berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan terhadap para pencari keadilan. Pimpinan Pengadilan Agama Kotamobagu beserta jajarannya sangat serius dalam mensukseskan program Mahkamah Agung tersebut hal tersebut dibuktikan dengan telah diterimanya Penghargaan dari Mahkamah Agung melalui Sertifiksi Akreditasi Penjamin Mutu dengan nilai “A Exellent” yang diterima pada 2018.

Untuk mengimplementasikan program Mahakamah Agung tersebut Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 21 Februari 2019 telah meresmikan menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang di saksikan langsung oleh Sekretaris Kota Kotamobagu, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Kotamobagu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kotamobagu, dan Ketua MUI Kotamobagu.

 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Kotamobagu merupakan pelayanan administrasi yang terintegrasi/menjadi satu kesatuan dengan mengutamakan pelayanan yang prima yaitu mudah, cepat, efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta bebas dari KKN. Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan di mulai dari Meja informasi, Meja Pengduan, Posbakum, meja 1, meja II, Kasir dan Bank sampai dengan pengambilan produk di Meja III dilakukan di satu tempat.

I.Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup

       A.Tujuan

Pelaksanaan PTSP di Pengadilan Agama Kotamobagu dibentuk dan dioperasikan dengan tujuan :

  1. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
  2. Memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada Pengguna Layanan; dan
  3. Menjaga Independensi dan Imparsialitas aparatur Pengadilan.

       B.Prinsip

Pelaksanaan PTSP di Pengadilan Agama Kotamobagu diselenggarakan dengan Prinsip:

  1. Terintegrasi;
  2. Koordinasi;
  3. Efisiensi;
  4. Efektivitas;
  5. Aksebilitas;
  6. Trasnparansi; dan
  7. Akuntabilitas

       C.Ruang Lingkup

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi peradilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotamobagu.

II.Penerapan Penyelenggaran PTSP

       A.Penyelenggaraan PTSP

Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Kotamobagu diselenggarakan oleh TIM pengelola PTSP yang terdiri atas:

  1. Pengarah PTSP yang dijabat oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu;
  2. Penanggungjawab PTSP yang dijabat oleh Panitera dan Sekretaris;
  3. Pelaksana PTSP yang dijabat oleh seluruh Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian;
  4. Petugas PTSP yang dijabat oleh pegawai-pegawai yang dinilai cakap dan mampu.

Susunan, uraian tugas dan tat kerja Tim Pengelola PTSP ditetapkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu yang sesuai dengan SOP tiap-tiap bagian.

       B.Susunan dan Uraian Tugas

Susunan, uraian tugas dan tat kerja Tim Pengelola PTSP ditetapkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu yang sesuai dengan SOP tiap-tiap bagian.

       C.Layanan PTSP

-          Layanan yang diberikan PTSP terdiri dari layanan pokok dan layanan penunjang.

Layanan pokok PTSP meliputi:

  1. Permohonan Informasi;
  2. Pendaftaran Perkara;
  3. Pembayaran biaya;
  4. Penyerahan Produk Pengadilan;
  5. Pengajuan keluhan/pengaduan.

-          Layanan pokok PTSP dilaksanakan oleh para petugas PTSP.

       D.Alur Proses Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)

1. Meja Informasi : para pihak pencari keadilan datang dan disambut oleh security pengadilan agama kotamobagu dan di arahkan ke meja informasi dan sesuai SK Dirjen Badilag Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama bertugas memberikan informasi kepada para pencari infomasi berkaitan dengan tahapan-tahan berperkara. Kemudian petugas informasi mengarahkan pihak menuju Pelayanan Posbakum.

2. Pelayanan Posbakum : pihak datang ke Pelayanan Posbakum dan para pihak akan menerima pelayanan berkaitan dengan konsultasi hukum, pembuatan gugatan atau permohonan, dan advice hukum berdasarkan Undang-undang yang berlaku; kemudian setelah para pihak telah dibuatkan gugatan/permohonan lalu para pihak di arahkan untuk menuju Petugas Meja I untuk mendaftarkan perkaranya;

3. Meja I : bertugas menerima, memeriksa kelengkapan berkas berupa gugatan/ permohonan, perlawanan/verzet, pernyataan banding, kasasi, PK dan eksekusi, serta membantu para pihak dalam penaksiran panjar biaya perkara, biaya eksekusi, serta membuatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Setelah berkas lengkap dan SKUM telah tercetak kemudian mengarahkan pihak untuk ke Kasir/Pemegang Kas.

4. Kasir :bertugas menerima slip setoran bank perihal pembayaran-pembayaran (panjar biaya perkara, biaya discente/PS, Biaya Peletakan Sita, biaya eksekusi) dari pihak yang kemudian oleh kasir SKUM akan di stempel lunas dan kasir mengambil satu lebar SKUM untuk di simpan kemudian perkara didaftar dalam jurnal keuangan perkara dan memberikan nomor pada SKUM, kasir juga bertugas untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara.

5. Meja II : bertugas menerima berkas yang sudah lengkap yang isinya berupa surat gugatan/permohonan, SKUM, slip setoran bank, surat-surat berkaitan dengan perkara, dan memberi nomor pada gugatan/permohonan sesuai nomor yang tertera dalam SKUM dan mencatat gugatan/permohonan dalam Register Induk Gugatan/Permohonan kemudian Petugas Meja II melakukan penginputan dalam SIPP dan menyerahkan satu buah gugatan/permohonan serta satu lembar SKUM untuk di bawa pulang dan oleh meja II dijelaskan agar pihak menunggu undangan panggilan sidang dari petugas pengadilan.

6. Meja III :untuk pengambilan produk-produk pengadilan seperti salinan putusan, salinan permohonan, akta cerai, dan lain-lain. Kemudian Meja III memberikan formulir SKP kepada pihak untuk di isi dan kemudian diserahkan kepada petugas informasi.

7. Meja Pengaduan :Penanganan Pengaduan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009. Berdasarkan SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Pengadilan Tingkat Pertama diberikan kewenangan sebatas menerima pengaduan dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima. 

  1. Penanganan pengaduan saat ini mengakomodir pula hak-hak dari para Pelapor seperti hak mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas, mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun, mendapatkan informasi mengenai tahapan penanganan pengaduan yang disampaikannya serta Pelapor berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.
    Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem pengaduan masyarakat, Mahkamah Agung menerbitkan brosur tentang informasi layanan pengaduan masyarakat dan prosedur penyampaian laporan pengaduan yang disebarluaskan melalui Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding.

III.Prosedur dan Jam Pelayanan

-          PTSP Pengadilan Agama Kotamobagu telah menetapkan prosedur baku pada tiap tiap jenis pelayanan.

-          PTSP Pengadilan Agama Kotamobagu beroperasi sesuai dengan hari dan jam kerja Pengadilan.