Berita Badilag

Dirjen Badilag Teken Nota Kesepakatan Kerjasama dengan Kementrian Sosial dan TNP2K: Layanan Pembebasan Biaya Perkara akan Semakin Mudah

05 Apr

96
Written by ismail paputungan

IMG 20190405 135009

 Jakarta|badilag.mahkamahagung.go.id 


 Pada tanggal 18 Maret 2019 yang lalu, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, Aco Nur, Direktur Jenderal Penangan Fakir Miskin Kementerian Sosial, Andi Zainal Abidin Dulung dan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/ Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto menandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama tentang Penggunaan Data dari Basis Data Terpadu untuk Program Akses ke Pengadilan Bagi Warga Tidak Mampu.

Nota Kesepakatan ini memuat kerjasama pengelolaan dan penggunaan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) berupa nama dan alamat serta informasi lainnya yang diperlukan dari Basis Data terpadu (BDT) untuk pelaksanaan program akses ke pengadilan di seluruh wilayah Indonesia. Kementrian Sosial dan TNP2K akan menyediakan data RTS dari Basis Data Terpadu yang sesuai kriteria pemerintah untuk digunakan oleh pengadilan agama dalam memverifikasi status kemiskinan pihak yang berperkara.

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan mengatur tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Pembebasan Biaya Perkara; Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan; Posyankum Pengadilan.

Pembebasan biaya perkara artinya para pencari keadilan yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-Cuma melalui anggaran DIPA yang diberikan oleh negara.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Status tidak mampu secara ekonomi yang dimaksud dibuktikan denganSurat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh KepalaDesa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.

Mengatasi Persoalan Sulitnya Mendapatkan SKTM

Kemudahan yang diberikan Perma 1/2014 ternyata memuat persoalan dalam pelaksanaannya. Pembebasan biaya perkara yang sudah dianggarkan pada suatu pengadilan tidak terserap dengan baik, disebabkan sulitnya masyarakat untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) dari kelurahan atau surat sejenisnya yang diperlukan, bahkan untuk pembuatan surat tersebut seringkali membutuhkan lebih banyak waktu dan juga biaya, sehingga masyarakat tidak mampu lebih memilih membayar biaya perkara. Beberapa pemerintah daerah tidak mau mengeluarkan SKTM dikarenakan tidak mau daerahnya dianggap daerah miskin, dan ada pula masyarakat yang enggan untuk disebut miskin.

Selain itu, pada tahapan perencanaan, pendistribusian anggaran ke pengadilan-pengadilan dirasa belum memenuhi sasaran yang tepat, seringkali di lapangan terjadi adanya kelebihan atau sisa anggaran di suatu pengadilan sementara di pengadilan yang lainnya malah kurang, hal ini disebabkan tidak adanya peta kondisi riil keadaan masyarakat miskin di suatu daerah.

IMG 20190307 WA0008

Para pencari keadilan di Pengadilan Agama Soreang

 

Ketentuan Pasal 7 Perma 1/2014 huruf b memberikan peluang bahwa selain Surat Keterangan Tidak Mampu, masyarakat juga bisa menggunakan Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Ketentuan ini yang melandasi nota kesepakatan kerjasama ini dibuat. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu dapat digunakan sebagai pilihan sah untuk membebaskan biaya perkara.

Dengan adanya kerjasama ini diharapkan kedepannya penganggaran untuk program pembebasan biaya perkara bisa lebih tepat sasaran dan proporsional, dan masyarakat tidak mampu punya alternatif yang lebih mudah untuk mengajukan pembebasan biaya perkara..

Aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan

Untuk menindaklanjuti kerjasama ini, Ditjen Badilah telah membuat aplikasi verifikasi data kemiskinan, aplikasi ini nantinya dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database terkait status kemiskinan pendaftar perkara. Pendaftar perkara yang tidak mampu hanya perlu membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverikasi melalui nomor induk kependudukannya, dan jika ia terdaftar dalam basis data tersebut, ia tidak perlu lagi keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kantor desa dan perkaranya bisa diproses secara prodeo. (ahb)

Temui Ketua MA, Delegasi Bahrain Terkesan dengan Laptah MA

05 Mar

91
Written by ismail paputungan

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Hari ke 4 kunjungannya atau sehari setelah menghadiri laporan tahunan MA, delegasi MA Bahrain melakukan kunjungan ke gedung Mahkamah Agung (MA).

Delegasi diterima Ketua MA Prof.Dr. H.Hatta Ali, S.H.,MH, Kamis (28/2), di gedung tower MA, lantai 13, Jakarta Pusat.

Wakil ketua MA Bidang Yudisial dan Wakil Ketua Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, para Hakim Agung, sekretaris MA serta Dirjen Badilag ikut mendampingi dalam penerimaan delegasi.

Hatta Ali sangat berterima kasih karena delegasi MA Kerjaan Bahrain bersedia memenuhi undangannya. "Saya berterima kasih telah hadir dalam laporan tahunan MA," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Hatta Ali juga menjelaskan tentang jumlah pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding serta jumlah hakim dan hakim Agung.

"Indonesia adalah negara kepulauan, jadi pengadilan-pengadilan ini tersebar diseluruh wilayah Indonesia," ia menjelaskan.

Sementara ketua delegasi MA Kerajaan Bahrain Muhammad Hasan Al Bu'ainain mengucapkan terima kasih atas perhatian dan undangan ketua MA. "Saya sangat terkesan dengan laporan tahunan MA," ujar Muhammad Hasan yang dalam kunjungan ini membawa serta Ali Ahmad Al Ka'bi, Isa Sami Al Mannai, Al Sayyid Hasan Salman.

Hatta Ali berharap Indonesia dan Kerajaan Bahrain meningkatkan kerjasama, terutama dibidang peradilan dan pemerintahan.

"Saya kagum dengan teknologi di pengadilan kerajaan Bahrain. Masyarakatnya juga sangat ramah dan kota Bahrain sangat Indah," ujar Hatta Ali, ketika menceritakan kunjungannya ke kerajaan Bahrain beberapa waktu lalu.

Diakhir pertemuan, Hatta Ali menyerahkan cindera mata kepada delegasi Kerajaan Bahrain. "Sampaikan salam saya kepada Ketua MA Kerajaan Bahrain," pungkasnya.

Usai pertemuan, delegasi juga menyempatkan diri mengunjungi masjid Al Mahkamah MA.

Kunjungi PA Jakarta Barat dan PTA Jakarta

Selain mengunjungi gedung MA, delegasi MA Kerajaan Bahrain juga mengunjungi PA Jakarta Barat, Selasa (26/2). Tiba sekitar pukul 11.00 WIB, delegasi diterima Wakil Ketua PA Jakarta Barat Dr. H. Amam Fakhrur, Panitera, sekretaris serta beberapa hakim di ruang rapat pimpinan.

Didampingi Direkur Pembinaan Teknis Ditjen Badilag Dr. Candra Boy, S.Ag., M.Ag, delegasi mendapat penjelasan tentang fasilitas dan pelayanan di PA Barat.

Usah pertemuan delegasi berkesempatan melihat-lihat fasilitas dan sistem pelayanan. Mereka diajak untuk meninjau PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara ), sistem antrian layanan, pelayanan e-court, ruang sidang dan ruang mediasi.

Bahkan mereka berkesempatan melihat langsung Aparatur PA Jakarta Barat memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan. Wakil Ketua PA Jakarta Barat juga menyerahkan cendera mata kepada delegasi MA Kerajaan Bahrain.

Setelah mengunjungi PA Jakarta Barat, delegasi langsung menuju PTA Jakarta. Mereka diterima Wakil Ketua PTA Jakarta Dr. Djazimah Muqoddas, S.H., M. Hum, Panitera, Sekretaris dan beberapa Hakim Tinggi.

Sama seperti di PA Jakarta Barat, delegasi mendapat penjelasan tentang Fasilitas dan tupoksi PTA Jakarta. Djazimah juga menjelaskan jumlah pegawai termasuk Hakim Tinggi di PTA Jakarta.

Setelah mendengar dan melihat langsun, mereka sangat terkesan dengan fasilitas dan pelayanan di PA Jakarta Barat dan PTA Jakarta.

Kedatangan di Jakarta

Delegasi MA kerajaan Bahrain tiba di Jakarta, Senin (25/2). Mereka tiba di bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 14.00 WIB.

Delegasi kerajaan Bahrain yang kedatangannya berbarengan dengan delegasi Sudan ini diterima oleh Tuada Kamar Agama MA Dr. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. "Selamat datang di Indonesai," ujarnya.

Ketika menerima delegasi, Amran Suadi didampingi Hakim Agung Agama Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum, Ketua PTA Jakarta Drs. H. M. Yamin Awie, S.H., M.H, Ketua PTA Banten Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum, Ketua PA Tangerang Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H.

Sementara Delegasi Kerajaan Bahrain yang dipimpin Muhammad Hasan Al Bu'ainain berjumlah 4 orang. Muhammad Hasan Al Bu'ainain turut membawa Ali Ahmad Al Ka'bi (Hakim Agung/Sekjen ), Isa Sami Al Mannai (Hakim Perdata), Al Sayyid Hasan Salman (Direktur Badan Peradilan ). Mereka terkesan dengan penyambutan yang ramah dan hangat ini.

Kedatangan delegasi ini untuk menghadiri laporan tahunan Mahkamah Agung (MA) yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2).

(Ridwan Anwar | Hirpan Hilmi)

BADILAG BAHAS PEMENANG LOMBA MANAJEMEN PERADILAN

20 Des

114
Written by Admin

Bogor | badilag.mahkmahagung.go.id

Ditjen Badilag mulai melakukan pembahasan pemenang lomba manajemen peradilan agama selama tiga hari, 17 - 19 Desember 2018 di Bogor. Pembahasan dipimpin langsung oleh Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Ada tiga bidang yang dibahas yaitu pemenang pengelolaan website, pengelolaan SIPP dan inovasi pelayanan pengadilan. Untuk pengelolaan ABS sendiri, sudah terlebih dahulu diumumkan pemenangnya.

Dalam hal pengelolaan website, Badilag sudah menentukan tiga terbaik website pengadilan tingkat banding. Berbeda dengan tingkat banding, di pengadilan tingkat pertama dibagi lagi menjadi beberapa kategori pemenang yaitu pengadilan terbaik nasional, pengadilan terbaik Kelas IA, terbaik Kelas IB dan pengadilan terbaik untuk Kelas II.

Badilag juga sudah menunjuk pengadilan terbaik dalam pengelolaan SIPP. Penentuan pemenang SIPP didasarkan pada empat komponen penilaian yaitu pengelolaan SIPP lokal, SIPP web, SIPP MA dan monitoring Badilag melalui aplikasi simtalak.badilag.net. Data yang dinilai yaitu data yang masuk per 13 Desember 2018. Hasil penilaian SIPP enam minggu terkhir juga menjadi dasar penilaian.

Hanya lomba inovasi yang pemenangnya belum ditentukan. Penentuan juara lomba inovasi masih menyisakan satu tahapan penilaian lagi, yaitu peninjaun langsung implementasi inovasi di pengadilan yang menjadi kandidat juara.

Untuk lomba inovasi, terdaftar 31 judul  inovasi yang diusulkan dari 27 pengadilan agama di 17 wilayah PTA. "Ada beberap PA yg mengusulkan dua judul inovasi" kata koordinator bidang inovasi Sutarno, S.IP., M.M.

Pengembangan Inovasi

Dari lomba inovasi ini, Badilag akan mengembangkannya menjadi satu sistem inovasi yang berlaku nasional. "Tujuannya untuk dipakai di seluruh pengadilan agama, dijadikan inovasi nasional sehingga tidak ada perbedaan di setiap pengadilan" ungkap Dirjen Badilag.

H. Aco Nur menyampaikan inovasi yg dikembangkan oleh Badilag merupakan gabungan dari inovasi pengadilan agama, berdasarkan hasil penilain dari lomba inovasi. "Sistem ini akan menganulir sistem lokal yg dikembangkan masing-masing satker" tegasnya. (hirpan hilmi/ Foto: Rahman Kili)