PA Kotamobagu Ikuti Bimtek Nasional Akses Keadilan bagi Kaum Rentan
Kotamobagu – Pengadilan Agama (PA) Kotamobagu mengikuti Bimbingan Teknis Nasional Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama yang diselenggarakan secara daring pada Jumat, 23 Mei 2025, pukul 14.30 WITA, bertempat di Ruang Media Center PA Kotamobagu.
Kegiatan ini merupakan agenda resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, yang diikuti oleh seluruh satuan kerja peradilan agama di Indonesia. Ketua PA Kotamobagu, YM Achmad N, S.H.I., M.H bersama YM Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H (Wakil Ketua) memimpin jajarannya yang meliputi Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita mengikuti bimbingan teknis.
Bimbingan teknis menghadirkan YM. Dr. Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D. selaku Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI sebagai narasumber utama, dengan Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai moderator.
Materi utama yang disampaikan bertajuk “Kebijakan Mahkamah Agung tentang Akses Keadilan (Access to Justice) bagi Kelompok Rentan”, yang menyoroti berbagai regulasi dan prinsip hukum nasional maupun internasional terkait kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin.
Beberapa kebijakan penting yang disampaikan antara lain:
- PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu;
- PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum;
- Beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
- SK KMA Nomor 176/KMA/SK/VII/2021 tentang Pokja Penguatan Akses Terhadap Keadilan Bagi Masyarakat dengan Disabilitas dan Bantuan Hukum bagi Kelompok Marjinal;
- SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- SK KMA Nomor 237/KMA/SK.HK2/XI/2024 tentang Kelompok Kerja Perempuan dan Anak.
Ketua PA Kotamobagu menyatakan bahwa keikutsertaan ini merupakan wujud nyata komitmen institusi dalam memperluas akses keadilan yang nondiskriminatif dan humanis, serta memperkuat kapasitas SDM peradilan dalam menghadapi perkara-perkara yang melibatkan kelompok rentan.
“Penguatan pemahaman terhadap perlakuan hukum yang adil dan setara bagi kelompok rentan adalah bagian dari tanggung jawab moral dan institusional kami,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menjadi pengingat penting bahwa pengadilan bukan sekadar tempat menegakkan hukum, melainkan penjaga hak-hak dasar manusia, khususnya bagi mereka yang kerap luput dari perhatian sistem.
