Perkuat Komitmen Reformasi Birokrasi, PA Kotamobagu Gelar Rapat Monev Pembangunan Zona Integritas
Kotamobagu, 6 Maret 2026 — Pengadilan Agama Kotamobagu menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Zona Integritas pada Jumat (6/3/2026) pukul 08.30 WITA di Ruang Sidang Paloko. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat komitmen menuju pembangunan Zona Integritas di lingkungan satuan kerja peradilan.
Rapat dipimpin langsung oleh YM Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, Achmad N, S.H.I., M.H, didampingi YM Wakil Ketua, Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. Kegiatan ini diikuti oleh Hakim, Panitera, Sekretaris, pejabat struktural dan fungsional, pelaksana, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pengadilan Agama Kotamobagu.
Dalam rapat tersebut, pimpinan satuan kerja menekankan pentingnya konsistensi seluruh unsur aparatur dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Agenda utama rapat berfokus pada pembahasan progres kelengkapan dokumen dan eviden pembangunan Zona Integritas yang menjadi salah satu indikator penting dalam proses penilaian reformasi birokrasi di lingkungan peradilan. Setiap bagian dan koordinator area diminta menyampaikan perkembangan serta kendala yang dihadapi dalam pemenuhan dokumen pendukung.
Selain itu, forum rapat juga dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan program kerja terkait Zona Integritas serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna memastikan seluruh eviden dapat terpenuhi secara optimal.
Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu dalam arahannya mengingatkan seluruh aparatur agar terus menjaga integritas, meningkatkan kedisiplinan, serta memperkuat kerja sama tim dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang transparan dan akuntabel.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Kotamobagu dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang profesional, bersih, dan melayani masyarakat dengan lebih baik.
